Kudus, 3 Oktober 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah dalam menata ulang industri hasil tembakau, khususnya terkait peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang adil, serta menjaga keberlangsungan lapangan kerja.
Dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus, Jawa Tengah, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema cukai khusus yang lebih sesuai untuk produsen kecil. Dengan kebijakan ini, para pelaku usaha diharapkan bisa beralih ke jalur legal tanpa harus khawatir tersisih dari pasar.
“Kami memberi kesempatan bagi produsen kecil untuk masuk jalur resmi. Namun, setelah itu regulasi akan ditegakkan dengan tegas agar tercipta pasar yang sehat dan adil,” ujar Purbaya.
Skema Cukai Lebih Proporsional untuk Industri Kecil
Purbaya menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang mempelajari formula yang tepat terkait pengenaan cukai. Tujuannya adalah agar produsen skala kecil tetap bisa beroperasi, tetapi tidak menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan industri besar.
Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat menyiapkan fasilitas di KIHT Kudus seluas 5 hektare. Kawasan ini dirancang untuk menampung produsen agar lebih mudah mengurus perizinan, membayar cukai, dan mengembangkan usahanya secara legal.
Menjaga Pasar yang Fair dan Lapangan Kerja
Menurut Purbaya, penertiban industri ini bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi pelaku usaha resmi yang selama ini dirugikan akibat peredaran produk tanpa izin.
“Dengan penataan ini, industri besar maupun kecil bisa sama-sama bertahan. Yang penting, aturan dipatuhi dan kewajiban dibayar agar tidak merugikan pihak lain,” tegasnya.
Perbaikan Ekosistem Industri Tembakau
Pemerintah juga menyoroti masih maraknya praktik penyelundupan yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Purbaya menegaskan bahwa upaya pengawasan akan diperkuat, sehingga praktik seperti itu tidak lagi mengganggu stabilitas industri maupun pendapatan negara.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem industri hasil tembakau yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
0 Komentar